Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 Terkait dengan Sepeda & Pejalan Kaki


B2W Indonesia- Di bawah ini cuplikan beberapa pasal yang terkait dengan SEPEDA dan Pejalan Kaki beserta Penjelasannya:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2013
Tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB IV
PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

b. Marka Jalan;
g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;
h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Bagian Ketiga
Marka Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

(1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:

b. tanda.

Pasal 34

(1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berwarna:

a. putih;
b. kuning;
c. merah; dan
d. warna lainnya.

(5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Bagian Kelima
Alat Penerangan Jalan

Pasal 44

(1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

Bagian Kedelapan
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 54

(1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g.

(2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.

(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 55

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h meliputi:

c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;

Paragraf 3
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 102

(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:

a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;

(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

c. komposisi peruntukkan;

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013 oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013 oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 193

 

Beberapa pasal-pasal tersebut diperjelas dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti di bawah ini.

 

Penjelasan
Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2013
Tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 33

Ayat (3)
Huruf f
Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 34

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Marka Jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau jalur evakuasi.

Pasal 44

Ayat (1)
Alat penerangan jalan antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda.

Pasal 102

Ayat (3)
Huruf c
Yang dimaksud dengan komposisi peruntukan adalah proporsi ruang parkir yang disediakan untuk masing-masing jenis kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5468

Undang-undang yang terkait:
Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009

#SatuSepedaSatuIndonesia !
#BersatuBerkaryaNyata!

Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

. .